Menurut pemilik PT Sinar Lendoh Terong tersebut, untuk mencapai sukses menjadi seorang pengusaha bukan diraih dengan cara mudah dan justru diperlukan cara “gila” untuk mewujudkannya.
“Memang benar, membutuhkan cara yang `gila` untuk sukses berwiraswasta,” katanya.
Ia mengatakan, tidak semua orang berani mengambil keputusan menjadi pengusaha apalagi menjamin kesuksesan sehingga, butuh kebulatan tekad dan kecermatan. Menurut dia, syarat sebagai seorang pengusaha adalah harus tajam melihat peluang, berani mengambil keputusan dan motivasi untuk berkembang dan maju.
“Agar sukses, kita jangan takut untuk gagal dengan target-target yang sudah ditetapkan,” katanya. Cara `gila`, menurutnya, adalah cara yang beda dan lain dari yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
Sebelum sukses seperti sekarang, Pujiono telah mengalami perjuangan panjang yang sulit dan susah. Ia mengatakan, dahulu ketika perantauan di Jakarta, pernah menjalani profesi sebagai penjaja jagung bakar selama dua hari, menjadi kuli bangunan dua minggu, dan satu bulan sebagai kernet.
“Bekal Sebagai sales di sebuah perusahaan Amerika yang ada di Jakarta lah saya menjalani wiraswasta,” kata Pujiono. Sebagai sales, Puji menjalani profesinya dengan cara berbeda dari sales lain. “Sales lain selalu saja diarahkan oleh manajer. Itu cara yang biasanya,” katanya.
Pujiono menjelaskan, cari cara yang lain. “Jika, sales lain baru bekerja setelah mendapat pengarahan dari manajernya, saya justru sudah berengkat kerja selepas subuh,” katanya. “Hasilnya, lima tahun berprofesi sebagai sales, sudah terkumpul Rp 450 juta,” kata Puji.
Dengan uang ini, kata dia, digunakan sebagai modal membuka usaha di Semarang pada 1990. Ia menambahkan, agar sukses menjadi seorang pengusaha harus menjadi pengusaha murni dan menciptakan hal baru. “Aqua misalnya, dikenal karena punya inisiatif membuat air minum kemasan,” katanya.
Pujiono mengatakan, memilih usaha Kaligrafi atau `relief` gambar dengan media kuningan, karena pada ketika itu masih langka. “Jadi punya pangsa pasar tersendiri,” katanya.
http://carisajayah.wordpress.com
Habitat satwa liar di Gunung Merapi sudah rusak. Semua satwa sudah melarikan diri sebelum ‘rumah’ mereka rusak akibat letusan gunung ini. Para satwa memiliki insting yang tajam untuk menyelamatkan diri dari bahaya.
Kera ekor panjang, lutung jawa, rusa, merak, sampai yang terakhir adalah macan tutul turun gunung mendekati pemukiman warga. Warga sekitar Gunung Merapi Percaya bahwa jika macan tutul telah turun gunung maka letusan gunung pamungkas akan segera terjadi. Ini tepat! Setelah ada isu macan tutul turun gunung, letusan besar gunung Merapi terjadi pertama kali.
Sebagian satwa berkeliaran di ladang-ladang penduduk, dan sembunyi di pekarangan belakang pemukiman penduduk yang masih rimbun. Masih ada yang berkeliaran di Tlogo Putri Kaliurang yaitu kera ekor panjang misalnya, dan jaringan Relawan Satwa memberi pakan pada kera ekor panjang tersebut.
Tapi yang paling meresahkan Relawan Satwa adalah pemberitaan di media massa tentang rencana penangkapan macan tutul dari Gunung Merapi. Penangkapan akan dilakukan oleh Kebun Binatang Gembira Loka. Alasan penangkapan adalah kehadiran macan tutul meresahkan masyarakat.
Relawan Satwa memilih untuk melakukan RELOKASI, bukan penangkapan dan kemudian ditaruh di kebun binatang. Relokasi dilakukan dari habitat Gunung Merapi ke Gunung Merbabu.
Berdasarkan konsultasi Relawan Satwa, Taman Nasional Gunung Merbabu siap dan mampu menampung macan tutul sehingga macan tutul bisa hidup layak di tempat baru ini.
Selain itu, migrasi besar-besaran satwa dari lereng Gunung Merapi bagian utara ke Gunung Merbabu telah terjadi. Informasi ini kami dapat dari kesaksian penduduk yang melihat kera-kera menyebrang jalan di daerah Selo menuju Gunung Merbabu. Penduduk lainnya juga menyebut pernah melihat macan tutul dari lereng utara Gunung Merapi pindah ke Gunung Merbabu. Macan tutul ini terluka bakar di kaki bagian belakangnya.
Relawan Satwa dan jaringannya menawarkan relokasi untuk macan tutul, bukan pengandangan di kebun binatang.
JALIN MERAPI (Klaten, 12/11/2010) – Ketika ketersediaan barang bantuan di posko pengungsian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Klaten berlebih, sejumlah lokasi pengungsian yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Klaten, terutama yang bertempat di rumah-rumah warga justru kekurangan bantuan.
Posko pengungsian di Komplek Pemkab dan DPRD selama ini memang menjadi titik yang paling sering kedatangan bantuan. Di samping lokasinya strategis, posko ini telah ditetapkan oleh Pemkab Klaten sebagai Posko Pusat yang langsung dipimpin oleh Bupati Klaten. Oleh karena itu, bantuan yang datang sangat banyak, bahkan beberapa di antaranya berlebih, seperti air mineral dan baju layak pakai yang menumpuk di gudang.
Memang sejak Sabtu (6/11/2010) lalu, berdasarkan hasil rapat bersama para Camat, pengungsi yang tinggal di desa-desa yang tersebar di beberapa kecamatan sudah dilimpahkan menjadi tanggungjawab pemerintah tingkat desa dan kecamatan. Hal ini semakin dipertegas dengan keluarnya surat edaran Bupati Klaten Nomor 361/485/02 tanggal 8 November lalu perihal Penertiban Distribusi Bantuan Logistik yang mensyaratkan bahwa dalam setiap permohonan bantuan dari berbagai lokasi pengungsian kepada Posko Pusat harus melalui izin dari kepala desa dan kecamatan, baru kemudian bantuan bisa turun.
Pemkab Klaten menilai bahwa prosedur yang ditetapkannya itu diperlukan guna mencegah adanya manipulasi dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan bantuan dengan semaunya sendiri. “Kalau bantuannya dimanfaatkan orang yang tak bertanggungjawab, kasihan orang lain yang sangat membutuhkan,” ungkap Suwardi, Kabag Kesra Pemkab Klaten.
Sementara itu, sebagian relawan dan pengungsi yang mengetahui dan pernah menjalankan prosedur ini mengungkapkan bahwa birokrasi seperti ini terlalu rumit dan bertele-tele sehingga kurang efisien. “Kalau harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pemkab, keburu kelaparan duluan nih para pengungsinya,” ungkap salah seorang relawan. Bahkan, sejumlah relawan ada yang sempat ‘mencegat’ barang bantuan yang menuju posko pusat karena jengah dengan prosedur birokrasi. Padahal, lokasi pengungsian di daerahnya sangat membutuhkan bantuan.
Menyikapi kondisi birokrasi penyaluran bantuan yang dinilai sejumlah pihak terlalu bertele-tele, Kukuh Riyadi, Camat Kecamatan Kebonarum, Klaten menyatakan bahwa pendataan pengungsi dari pemerintah desa dinilainya terlalu lambat, dan akibatnya menyulitkan distribusi bantuan. “Saya sudah instruksikan pada Kepala Desa untuk segera melakukan pendataan, namun masih lambat. Belum lagi armada untuk mengangkut barang yang belum tentu ada,” ungkap Kukuh.
Sementara, Direktur COMBINE Resource Institution, A Nasir, menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu ada birokrasi yang berbelit-bleit. “Yang penting adalah pendataan dengan cepat dan akurat. Kita juga bisa memanfaatkan SMS untuk menyikapi jumlah pengungsi yang bisa berubah sewaktu-waktu,” ungkap direktur salah satu lembaga nonprofit yang turut serta dalam upaya tanggap bencana ini.
Di samping itu, prosedur distribusi bantuan juga tidak boleh dibuat terlalu rumit karena pada kondisi krisis dalam keadaan bencana distribusi bantuan harus cepat dan efektif mengingat terkait kebutuhan yang harus segera dipenuhi. “Prosedur distibusi bantuan yang berbelit-belit menunjukkan cara berfikir yang tidak punya sense of crisis. Di tengah kondisi bencana saat ini, cara seperti ini (yang birokratis dan berbelit-belit) tak layak untuk dijalankan,” tutur Nasir.
Noveri Faikar Urfan, Mimin Ambarwati
Laporan ini merupakan kerjasama antara Jalin Merapi, Program Peduli Merapi Radio Republik Indonesia, dan Program Studi Ilmu Komunikasi UII
